Dua Camat Terancam

GRESIK - Penyidikan dugaan korupsi ganti rugi tanaman untuk Lapangan Terbang (Lapter) Bawean di Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, memasuki babak baru. Setelah menyelidiki kasus tersebut sejak awal 2009, polisi segera menetapkan tersangka.

Sumber di kepolisian menyebutkan, sedikitnya tiga orang segera ditetapkan sebagai tersangka. Dua di antaranya kini menjabat camat di Gresik. "Tapi, saya belum bisa menyebutkan indentitasnya," ujar seorang polisi.

Kabar bakal ditetapkannya tersangka kasus yang diduga merugikan uang APBD Gresik 2006 sebesar Rp 460,8 juta itu mencuat setelah Polres Gresik menerima informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim. Mereka menyatakan, hasil audit telah rampung dan penyidik Polres Gresik diminta mengambil.

Kasatreskrim Polres Gresik AKP Ernesto Saiser yang mewakili Kapolres Gresik AKBP Rinto Djatmono membenarkan bahwa hasil audit BPKP tentang kasus tersebut telah selesai. "Kami akan mengambilnya besok (hari ini, Red). Jadi, kami belum tahu berapa kerugian negara," kata lulusan Akpol 2000 itu kemarin (27/1).

Bila audit BPKP menemukan adanya kerugian negara, kata dia, para tersangka akan langsung ditetapkan. "Sekarang belum bisa saya pastikan. Sebab, hasil audit BPKP belum kami ambil," ujar mantan Kasatreskrim Polres KPPP Tanjung Perak, Surabaya, tersebut.

Seperti pernah diberitakan, penyelidikan kasus itu mulai dilakukan pada awal 2009. Polisi memeriksa ratusan saksi yang diklaim telah menerima ganti rugi tanaman untuk lapter perintis di Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, tersebut.

Dalam pemeriksaan di Pulau Bawean, terungkap fakta bahwa yang benar-benar telah menerima ganti rugi hanya 101 di antara 243 penggarap lahan. Total ganti rugi yang mereka terima Rp 109,1 juta. Padahal, bukti surat perintah jalan (SPJ) yang dilaporkan ke Pemkab Gresik Rp 569.901.335 (termasuk transpor Rp 8,6 juta). Artinya, ada selisih Rp 460,8 juta yang tidak dipertanggungjawabkan. (yad/soe)

Sumber:jawapos